Penasehat Hukum terdakwa Novita rencana Laporkan Hakim PN Surabaya ke KY dan Bawas MA

by November 22, 2018
Berita Hukum 0   575 views 0

Surabaya,paradigmaindonesia.com – Dalam kasus investasi bodong, Parlindungan Sitorus, SH, Penasihat Hukum terdakwa Novita Rindra Firmanti, berencana akan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.
Rencana melaporkan ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dianggap telah melanggar SEMA No. 3 Tahun 2002. Sidang yang di gelar diruang Garuda 2 PN Surabaya tersebut, majelis hakim dalam putusan sela nya melalui hakim Achmad Virza Rudiansyah, menolak atas nota keberatan (Eksepsi) yang di ajukan oleh penasihat hukum terdakwa.
“Mengadili terdakwa Novita Rindra Firmanti dengan menolak eksepsi dari PH terdakwa dan memerintahkan sidang di lanjutkan pada materi pokok perkara. “ kata Hakim yang biasa di panggil Virza tersebut.
Setelah mengetahui hasil putusan sela dari majelis hakim PN Surabaya tersebut, Parlindungan Sitorus, usai sidang pada paradigmaindonesia.com mengatakan bahwa apa yang telah di putuskan dalam persidangan tersebut, hakim telah tidak taat pada SEMA.
“ Dalam putusan sela majelis hakim tersebut, sangat bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2002. Dan hakim tidak taat pada aturan Mahkamah Agung.“ ujar Parlin.
Parlin menambahkan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nibis In Idem putusan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang subtansial yakni menegakkan keadilan dan terciptanya kepastian hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
“Jangan sampai pengadilan berulang-ulang menyidangkan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pengadilan,” imbuh Ketua Umum (LBH) KORAK tersebut.
Parlin menilai hakim hanya mengedepankan sisi formal semata, yakni penegakan hukum dalam Putusan Sela yang disampaikan tidak mempertimbangkan hal-hal yang subtansial yakni menegakkan keadilan.
“Dalam kasus investasi bodong ini, majelis hakim hanya menegakkan hukum (formal) tidak menegakkan keadilan (substansial). Sebab, terdakwa dan saksi korban adalah korban penipuan yang sama yang terbukti dilakukan oleh Putri Duwintasari yang telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara,” terangnya
Artinya, lanjut Parlin, terdakwa Novita Rinda Firmanti dan Savira Nagari adalah korban penipuan dan penggelapan dari terpidana Putri Duwintasari. Semestinya, dalam dakwaannya Jaksa harus menyertakan pasal 55 KUHP, tidak hanya diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 372 KUHP. Sebab perkara tersebut telah pernah disidangkan dengan terpidana Putri Duwintasari.
Sedangkan dalam persidangan perkara invetasi bodong yang melibatkan isteri seorang Polisi tersebut, saksi korban (Savira Nagari) telah mengetahui bahwa pelaku penipuan dan penggelapan adalah Putri Duwintasari.
“Apabila dalam dakwaannya Jaksa menyertakan pasal 55 KUHP maka kami tidak akan mengajukan Eksepsi dan kami akan meminta untuk agenda pembuktian. Dalam pembuktian tersebutlah, kita dapat mengetahui, apakah Novita terbukti turut serta dalam kasus Investasi bodong atau tidak,” tukas Parlin. (yat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *